Langsung Atau Tidak Langsung

Isu yang lagi berkembang akhir-akhir ini adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung atau lewat mekanisme DPRD (tidak langsung). Sebenarnya opsi penyelenggaraan pilkada secara langsung sudah lama disorot bahkan oleh orang-orang yang merancang pilkada langsung. Tujuan awalnya adalah ingin aspirasi rakyat dapat lebih langsung dan terakomodasi dalam memilih pemimpinnya. Hal ini disebabkan oleh kinerja anggota dewan (DPRD) yang tidak bisa mewakili keinginan rakyat yang diwakilinya. RUU Pilkada bukan baru sebulan atau dua bulan digodok, malah sudah tahunan namun begitu mau diketok palu, media mengangkat masalah ini dan jadi ramai akhirnya.

Sejumlah kepala daerah dari Basuki Tjahya Purnama (Ahok) wagub DKI yang sebentar lagi jadi Gubernur DKI, Arya Bima yang juga walikota Bogor hingga Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam hal sebagai walikota Bandung, menyatakan ketidaksetujuan rencana RUU tersebut disahkan menjadi UU. Bahkan mereka seperti berseberangan dengan partai yang mengusung mereka saat Pilkada. Paling ekstrim adalah Ahok yang langsung menyatakan mundur sebagai pengurus (ada juga yang menyebutkan dari keanggotaan) dari Partai Gerindra. Sebagai media darling yang kerap memberikan pernyataan ‘nyeleneh’ dan ‘tajam’, tentunya Ahok menjadi sorotan media.

Opini saya untuk pilkada langsung atau tidak langsung, keduanya memiliki manfaat dan mudharatnya. Ada yang menyebutkan Pilkada langsung membuat bermunculan kepala daerah yang berkualitas tinggi seperti Kang Emil, Risma Triharini, Ahok, Jokowi, dll. (tidak semua yang berkualitas tinggi terdengar dan ditampilkan media). Namun begitu persentase yang berkualitas dengan yang bermasalah sungguh tidak imbang. Ratusan kepala daerah tersangkut kasus korupsi karena disinyalir ‘mencari obyekan untuk mengembalikan ongkos kampanye yang sungguh mahal’ Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra Soal Pilkada Langsung Atau Tidak. 

Semoga saja apapun nanti yang akan kita gunakan, selalu memberikan lebh banyak manfaat bagi rakyat dan bukan sebaliknya yang memberikan mudharat. Selama Pemilihan Langsung bisa mengurangi korupsi para kepala daerah...kenapa harus diubah. Sebaliknya kalau malah bikin akar korupsi...kenapa mesti dipertahankan aturannya eh UU nya.

NE